Guru Semakin Sejahtera di Era Desentralisasi,, Namun Tidak Berdampak Pada Kualitas Pendidikan

Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru.

Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru.

Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Implementasi kebijakan nasional

Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan menyebabkan sulitnya menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, diperlukan peran serta pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya program nasional tersebut.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan.

Untuk itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru.

Dari sisi pemerintah daerah, dibutuhkan komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan yang memadai melaksanakan program dari pusat.

Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain.

Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliunan rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah.

1 << Halaman Sebelumnya 
--------------------------------------
Demikian yang bisa kami bagikan, Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.liputanpendidik.blogspot.co.id untuk mengupdate segala informasi anda seputar Pendidkan, Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami akan senantiasa memberikan berita terbaru, teraktual, terpopuler, yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.Terima Kasih atas kunjungan anda. Apabila bermanfaat Tolong dibagikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sumber: theconversationcom