Pemprov Hemat Anggaran dan Dana Pendidikan Bertambah, Tunjangan Guru Bisa Naik 100 Persen

LiputanPendidik -- Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu yang sama-sama berbahagia, salam hangat dan kompak selalu untuk kita semua, jumpa lagi dengan kami pada situs informasi Pendidikan, Guru, PNS & Honorer menyajikan informasi terupdate tentang Pemprov Hemat Anggaran dan Dana Pendidikan Bertambah, Tunjangan Guru Bisa Naik 100 Persen. simak informasi selengkapnya dibawah ini...

Tunjangan guru di tahun 2018 mendapat kenaikan sekira 100 persen.

Hal itu disebabkan adanya tambahan dana pendidikan di APBD Provinsi Jawa Barat.

“Tahun 2018 tambahan dana pendidikan naik jadi Rp 1,9 triliun, dari uang APBD murni, bukan dari pusat. Karena itu provinsi lain iri karena Provinsi Jawa Barat bisa,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, saat sambutan pada peresmian ruang kelas baru SMAN 9 Bandung, Rabu (3/1/2018).

Ia mengatakan bahwa tambahan dana tersebut dapat direalisasikan karena adanya penghematan di sektor lain, sehingga ada dana yang bisa disalurkan ke sektor pendidikan.

Pada tahun 2017, tambahan dana pendidikan yang didapat dari penghematan di sektor lain sekira Rp 1,7 triliun dan meningkat menjadi Rp 1,9 triliun di tahun ini.

Dampaknya, Pemprov Jawa Barat bisa meningkatkan tunjangan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Tunjangan guru yang sebelumnya hanya sekira Rp 600 ribu menjadi Rp 1,2 juta, tunjangan kepala sekolah menjadi Rp 4 juta, dan tunjangan pengawas sekolah yang sebelumnya hanya Rp 2,5 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Sedangkan tambahan uang makan tetap Rp 500 ribu.

Peningkatan tunjangan untuk guru dan kepala sekolah diharapkan berdampak pada semangat mengajar dan kualitas guru.

“Saat yang sama kami ingin memperbaiki kualitas pendidikan, ingin perbaiki kualitas kesejahteraan guru, dampaknya harus positif, meningkatnya kualitas pendidikan kita, baik kualitas penguasaan keilmuan dan kualitas moral,” ujarnya.

Aher mengaku pada awalnya ia sangat kesulitan mengatur anggaran tersebut.

Hal itu dikarenakan kepindahan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi.

“Karena yang pindah ke provinsi hanya gajinya, tunjangan tidak pindah, operasionalnya tidak pindah. Tiba-tiba kita harus operasionalnya sekian puluh ribu orang. Dari tadi provinsi punya pegawai hanya 13.400 orang, tiba-tiba 2017 tambah 29 ribu guru dan tenaga pendidik ditambah 23 ribu honorer,” ujarnya.

Kemudian, Aher mengatakan bisa mengatur penghematan di sektor lain sehingga sektor pendidikan diklaim tidak mengalami masalah.

Untuk info selengkapnya DISINI.!

Demikian Info yang bisa kami bagikan, Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.liputanpendidik.blogspot.co.id untuk mengupdate segala informasi anda seputar Pendidkan, Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami akan senantiasa memberikan berita terbaru, teraktual, terpopuler, yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.Terima Kasih atas kunjungan anda. Apabila bermanfaat Tolong dibagikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sumber: jabar.tribunnews.com