Anomali Ambang Batas Terendah Nilai Ujian Siswa.

KKM Itu Raciun

Di jenjang SD, SMP, dan SMA/ SMK, rerata KKM adalah 70-75. Jika KKM ditentukan 71, berarti nilai anak terbagi menjadi 3 dengan rentang nilai A (100 -91), B (90-81), dan C (80-71). Makin kecil KKM-nya makin besar intervalnya. Maksudnya, KKM makin rendah akan membuat jarak antarnilai semakin besar. Semisal KKM-nya 61, berarti nilainya berasal dari pembagian (100-61)/3. 

Dengan demikian, nilai A untuk rentang nilai 100 -- 87, nilai B untuk rentang nilai 86 -- 74, dan nilai C untuk rentang nilai 73 -- 60. Fantastis sekali, bukan?

Bandingkan dengan skala nilai di perguruan tinggi. Nilai di perguruan tinggi masih menggunakan skala 4, bahkan 5. Artinya, mahasiswa bisa mendapatkan nilai A, B, C, D, bahkan E. Artinya, mahasiswa masih bisa dinyatakan lulus meskipun ada nilai D karena bobot nilai D adalah 1. Mahasiswa baru diwajibkan mengulang mata kuliahnya di semester berikutnya jika ada nilai E karena bobotnya 0 (baca: nol).

Dari sini terlihat sangat jelas, ternyata nilai di jenjang pendidikan dasar dan menengah jauh lebih sulit dicapai dibandingkan mahasiswa. Jika mahasiswa saja masih diberikan toleransi nilai D, mengapa anak-anak sekolah malah disuruh berjuang agar mendapatkan nilai minimal C, bahkan ada yang diwajibkan minimal B. 

Jika mahasiswa saja boleh mengulang mata kuliah yang nilainya kurang pada semester berikutnya, mengapa anak sekolah dipaksa untuk mendapatkan remidi dari gurunya saat itu juga?

Akibatnya fatal. Guru-guru berlomba-lomba memberikan nilai yang superfantastis. Jelas-jelas anak-anak itu belum lancar baca-tulis, tetapi nilai rapotnya sangat memukau karena tak ada satu pun nilai C. Bukan cuma anak SD yang belum lancar calistung, bahkan masih ada anak SMP dan SMA yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. 

Guru terpaksa memberikan nilai tinggi karena ada tekanan dari pimpinan, ada intimidasi dari orang tua siswa, dan guru enggan melakukan remidi berulang-ulang karena harus mengurusi anak-anak yang lain. Inilah yang menyebabkan semakin mundurnya kualitas pendidikan. Guru tak lagi diberikan kemerdekaan untuk menilai anak-anak apa adanya.

Karena itulah, saya berharap agar pemerintah meninjau ketentuan KKM itu. Jika memungkinkan, hapus saja KKM itu karena sangat membatasi kebebasan guru ketika akan menilai anak didik. 

Jika KKM tetap diterapkan, berikanlah keleluasaan guru untuk menentukan besarannya, bebaskan dan merdekakan guru memberikan nilai, dan jangan jadikan KKM sebagai instrumen akreditasi sekolah. Cobalah berkaca kepada sejarah masa lalu kita semasa masih bersekolah seusia anak-anak saat ini.

Zaman old, kita-kita ini begitu susahnya berjuang hanya demi mendapatkan nilai 60. Kita harus mengerjakan soal yang diberikan guru di ruang guru atau perpustakaan. Tak boleh bermain bersama teman-teman. 

Kadang kita masih juga diberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Bahkan, kita disuruh merangkum buku, menghafalkan isinya, dan membuat laporan. Semata-mata karena kita takut dan malu jika diberikan nilai merah. Sekarang, mana ada nilai merah di rapot anak-anak?

Jadi, Anda jangan heran ketika mengambil rapot anak Anda Sabtu nanti. Saya jamin tak ada satu pun nilai anak Anda di bawah KKM meskipun kemampuan anak Anda di bawah rata-rata.

1 << Halaman Sebelumnya

--------------------------------------
Demikian Info yang bisa kami bagikan, Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.liputanpendidik.blogspot.co.id untuk mengupdate segala informasi anda seputar Pendidkan, Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami akan senantiasa memberikan berita terbaru, teraktual, terpopuler, yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.Terima Kasih atas kunjungan anda. Apabila bermanfaat Tolong dibagikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sumber: www.kompasiana.com